Jakarta,niagaindo.com – “ Kami melihat, meskipun terdapat pergantian presiden. Namun Pemerintah masih menjadikan sektor tambang, sawit, dan kayu, sebagai instrumen bisnis. Tiga tahun terakhir 2023, justru terlihat lebih parah. Bukan hanya pemerintah yang menjadi instrumen bisnis, tetapi juga negara,”
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi. Dalam acara Tinjauan Lingkungan Hidup 2023, di Ruang Tempo, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Terkait Rancangan Undang Undang (RUU) perbaikan sistem legislasi Perubahan Iklim, pada pemulihan lingkungan hidup, penegakan HAM dan demokrasi yang perlu menjadi perhatian negara, demi keselamatan rakyat , dari bencana.
Wahana lingkungan hidup (Walhi), menurutu Zenzi Suhadi. Ingin mengembalikan fungsi lingkungan, dan kesejahteraan, dari krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia. “ Sustainability Development Goals (SDGs) “ yang saat ini digalakkan oleh pemerintah, menurut Zenzi. Belum bisa diharapkan untuk menunjang perekonomian Indonesia, dan belum bisa mengatasi krisis lingkungan yang sedang dihadapi di Tanah Air.
Pada tahun 2020, Walhi menerapkan Program Lingkungan Nusantara. Menurut Zenzi, berhasil memulihkan hutan yang sebelumnya sering terbakar setiap tahun. “ Ciri khas sudah pulihnya suatu wilayah itu, sungainya sudah kembali jernih, debit air meningkat, suhu rata-rata areanya kembali dingin. Disertai dengan Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat,” kata Zenzi.
Dari itu Walhi menawarkan resolusi dan agenda bersama, agar dalam Pemilu 2024 mendatang, masyarakat dapat memilik legislatif dan eksekutif yang peduli dengan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) keberlanjutan lingkungan hidup. Menurut Zenzi, dengan menjaga kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim.
Selain itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi juga menegaskan. Penegakan hukum disektor lingkungan dan sumber daya alam perlu di tegakkan, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan terjadinya krisis dan konflik di masyarakat, dan hal itu merupakan wujud lemahnya penegakan hukum. Zenzi Suhadi menyatakan keyakinannya, dengan adanya tindakan hukum yang tegas, kejahatan lingkungan dan ketimpangan akses kesejahteraan hak rakyat, dapat dipulihkan.
Kelompok kerja (Pokja) Politik Walhi, M Islah juga berpendapat. Tahun depan (2024), Indonesia sudah menghadapi Pemilu, dari itu isu Perubahan Iklim juga santer dibicarakan. Karena Perubahan Iklim sudah menjadi suatu masalah yang dihadapi Indonesia, dari itu membutuhkan pemimpin yang peduli dengan lingkungan kehidupan, dan juga diharapkan Para partai politik sudah mempersiapkan calon yang memiliki visi misi untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Gerakan untuk mempertahankan lingkungan SDA yang efektif, tidak bisa semata pada pemerintah. Namun peranan rakyat, memiliki pengaruh yang cukup besar. “ Pemerintah tidak akan merubah kecuali dari rakyat. Oleh karena itu, semua komponen harus memahami, bahwa aktivisme tak hanya Non Government Organization (NGO), tetapi juga semua elemen masyarakat dapat menjadi aktivis, untuk sebuah perubahan,” kata Antropolog Suraya A. Afiff.
Menurut Suraya, politik dinasti masih memberikan pengaruh dalam konteks Pemilu. Sementara dari pihak Oligarki menunggu yang menguntungkan bagi mereka, dari itu masalah lingkungan bukan jadi prioritas bagi mereka. Sementara bagi yang paham, keberlanjutan lingkungan lebih penting daripada mengeruk keuntungan. “ Kuncinya ada ditangan rakyat Indonesia, untuk memilih parpol yang baik, jujur, dan adil dalam Pemilu 2024 mendatang, (Sumber Tempo).
