Niagaindo.com, Jambi – Drs. H. Usman Ermulan, M.M, menilai. Al Haris-Abdullah Sani, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur kurang cermat dalam mengatur belanja dan pengawasan keuangan, sehingga membuat Defisit ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi tidak berlanjut.
Drs. H. Usman Ermulan, lahir 17 Mei 1951. Pernah menjabat Bupati Tanjung Jabung Barat 2 periode (2001–2005) dan (2001–2005). Sebelumnya Ia pernah menjadi anggota DPR-RI 3 periode 1992–1997, 1997– 1999, 1999–2001. Usman Ermulan ketika itu membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan nasional.
Usman Ermulan mengatakan hal itu pada hari Jum’at, 9 Agustus 2024 pada media “ Aksipost.com.” Karena merasa kesal dan prihatin, terhadap defisit yang cukup besar, hingga mencapai Rp474 miliar. Sejak tahun anggaran 2022, 2023.
Menurut Usman Ermulan, defisit yang cukup besar itu terjadi, diduga keras karena Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al Haris dan Abdullah Sani itu tidak bisa mengendalikan dan mengatur pemasukan dan pengeluaran, dari keuangan yang ada.
“ Akibat dari adanya defisit tersebut, membuat perekonomian Provinsi Jambi berada dalam kondisi kritis, dan bagaimana bisa untuk mensejahterakan Rakyatnya ?, dan dari itu saya meragukan adanya pemerintahan Al Haris, sebagai Gubernur Jambi,” jelas Usman Ermulan.
Menurut Usman, kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan, atas pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, dan akan menghambat kinerja pemerintah, dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, dan berisiko menyebabkan stagnasi pada sejumlah pembangunan.
“ Penyebab utama dari masalah penggunaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan pendapatan, karena lemahnya pengawasan Sekda, sebagai pengendali administrasi dan keuangan daerah. Semestinya perlu lebih bijaksana, agar administrasi keuangan tetap teratur,” Jelas Usman Ermulan lebih lanjut mengatakan.
Selain Sekda, kinerja inspektorat juga dinilainya lemah, dalam melakukan pengawasan pembangunan untuk di Provinsi Jambi. Terkait dalam hal ini, Usman Ermulan juga sangat menyayangkan, Al Haris tidak berani mengambil tindakan tegas, terkait siapa pejabat yang perlu dipertahankan dan siapa yang harus diganti.
Ia (Usman Ermulan) mendesak Al Haris untuk segera memperbaiki kondisi defisit APBD Provinsi Jambi, dengan menghentikan berbagai program belanja daerah ,hingga akhir tahun ini (2024). Terutama kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat signifikan, dan utamakan untuk kepentingan rakyat.
Usman Ermulan juga mengatakan, defisit yang terjadi selama ini, tidak seharusnya memengaruhi alokasi dana pengawasan di Inspektorat, jika instansi tersebut benar-benar bisa berfungsi dengan baik. Demikian halnya dengan tugas seorang Wakil Gubernur, Abdulah Sani selayaknya jangan hanya “ Tebar Pesona.”
Seharusnya ikut tenggang rasa, menjadi momentum defisit ini untuk mengevaluasi, membenahi jajarannya pejabat di Pemda Provinsi Jambi, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun transparansi. Agar defisit yang ada dapat segra ditanggulangi dengan baik, kata Usman Ermulan.(Redaksi)*
