Niagaindo.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan mengesahkan Anindya Bakrie yang dipilih secara aklamasi melalui mekanisme Munaslub, pada hari Sabtu, (14/9/2024) di Hotel St Regis, Jakarta Selatan.
Menurut Andi Gani, kepada wartawan di komplek Istana Presiden, Selasa malam (17/9/2024). Hal itu diyakini olehnya, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan mengesahkan Anindya Bakrie sebagai Ketua umum (Ketum) Kadin 2024- 2029, terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan “ Permasalahan di Kadin, hendaknya tidak dilemparkan ke Istana.”
Dari itu Andi meyakini, Jokowi tak akan mengeluarkan Keppres untuk kepengurusan Kadin baru, walaupun sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebut akan segera mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Kadin Anindya Bakrie. Menurutnya, surat tersebut menjadi tak relevan, karena keputusan akhir ada di tangan Jokowi.
” Karena Kadin itu mempunyai karakteristik sendri, Kadin dibentuk dengan Undang-undang, berbeda dengan kami konfederasi buruh. Berdirinya Kadin, berdasarkan Undang-undang, kemudian dibentuk Keppres-nya, tentu kalau tidak ingin Arsjad menjadi ketua umum Kadin, cabut saja Keppresnya dan presiden tidak melakukan hal itu,” ucap Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea.
Presiden KSPSI itu juga mengakui dengan tegas, bahwa tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia mengakui keberadaan Arsjad Rasjid, sebagai Ketua Kadin. Ketiga organisasi buruh yang dimaksud adalah KSPI yang dipimpin Said Iqbal, KSBSI yang dipimpin Elly Rosita Silaban, dan KSPSI yang dipimpin saya sendiri, ungkap Andi Gani Nena Wea.
Ke tiga pucuk pimpinan konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yaitu KSPI (pimpinan) Said Iqbal, KSBSI (pimpinan) Elly Rosita Silaban, dan KSPSI Andi Gani, menegaskan bahwa hubungan mereka dengan Anindya Bakrie, cukup baik. Namun secara disiplin kelembagaan, terkait dalam pelaksanaan AD/ART yang telah ditetapkan, tidak sejalan dengan apa yang diterapkan dalam Munaslub Kadin.
Musawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang diselenggarakan pada hari Sabtu, (14/9/2024) di Hotel St Regis, Jakarta Selatan. ” Nah kenapa konfederasi buruh mengakui Arsjad Rasjid, saya tegaskan kembali, saya tidak ada persoalan dengan Anindya Bakrie, hanya kami berpegangan kepada konstitusi sesuai AD/RT dan juga Arsjad Rasjid masih berpedoman pada Keppres, bahkan, sampai kini, Keppres tersebut belum dicabut,” kata Presiden KSPSI.
Untuk diketahui, Arsjad Rasjid menjabat sebagai ketum periode 2021-2026, dia didongkrak melalui Munaslub Kadin di di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu (14/9/2024). Dengan harapan, kedudukan Arsjad Rasjid dari ketua Kadin, berpindah posisi ke Anindya sebagai Ketum Kadin yang baru.
Namun, dari kubu Arsjad menolak keberadaan Anindya, dengan alasan Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin. Arsjad menjelaskan, Munaslub yang mengkudeta dirinya hanya dihadiri 10 dari 35 Kadin provinsi dan 25 dari 221 anggota luar biasa Kadin. Oleh karenanya, Arsjad meminta Jokowi turun tangan, guna mengatasi terhadap kisruh internal Kadin.
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Nusantara (Gema Nusa) Abdul Thaib Siahaan mengecam keras, atas dugaan upaya paksa pengambil alihan tampuk kepemimpinan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dari Arsjad Rasyid, dengan dalih Munaslub. Selain itu, Abdul Thaib Siahaan yang juga Ketua Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumatera Utara meminta.
Agar Menkum HAM menolak dan membatalkan hasil Munaslub ilegal tersebut. “ Menkum HAM harus objektif, dan rasional dalam menyikapi permasalahan Kamar Dagang Indonesia,” ujar Abdul Thaib Siahaan, sebagaimana dikutip Forum keadilan, Selasa (17/9/2024). Kalau tidak, hal ini akan berimplikasi terhadap kepercayaan internasional, terhadap dunia usaha Indonesia, katanya.(Redaksi)
