Niagaindo.com, Jambi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi dalam sesi ke dua (2), debat pendapat mengetengahkan Tema tentang ” Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Transparan dan Berkeadilan.” Acara ini berlangsung di Ratu Convention Center (RCC), Jumat (8/11/202 4).
Untuk kali ini, giliran Wakil Walikota Jambi nomor urut 1, Diza Hazra Aljosha S.E., MA tampil ke Podium yang telah disediakan, dengan gagah dan percaya diri, Diza memaparkan Visi dan Misi-nya yang telah disepakati bersama calon Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, SKM.
Dalam kesempatan itu, Diza Hazra mengatakan bahwa dirinya tetap berkomitmen dengan atasannya Dr. dr. H. Maulana, SKM, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Jambi, khususnya lima tahun ke depan, dengan Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“ Untuk menciptakan pemerintahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi Bahagia, kami akan menerapkan penggunaan teknologi informasi (IT), dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), agar mudah diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun dari pihak masyarakat lainnya, karena menggunakan satu aplikasi,” jelas Diza Hazra.
Menurut Bakal calon (Balon) Wakil Walikota Jambi Diza Hazra Aljosha S.E., MA. Dengan melalui satu aplikasi teknologi informasi, maka publik lainnya bisa mengetahui pelaksanaan kerja dari tugas masing-masing OPD, sudah sesuai dengan SOP, apa tidak. Ataupun kecurangan lainnya, dan upaya ini merupakan kunci dari program Jambi Bahagia.
Paslon nomor urut 1, Dr. dr. H. Maulana, SKM dan Diza Hazra Aljosha S.E., MA juga menawarkan berbagai inovasi lainnya, contoh semisalnya untuk mengevaluasi Penilaian Kinerja ASN diwajibkan membuat laporan kegiatan kerja setiap hari, dengan akun khusus. Hal ini untuk insentif Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dari masing-masing kinerja ASN.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Audit pengelolaan keuangan, serta pengawasan terhadap penggunaan aset Pemerintah daerah Kota Jambi, akan dilakukan per Periodik, demi untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan untuk memastikan tata kelola yang optimal, dalam menciptakan pelayanan publik lebih cepat, transparan, akuntabel, untuk kepentingan masyarakat, kata Diza Hazra.(Tuty/Redaksi)*
